Bali || amki.or.id -- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI melalui Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8).
Forum ini dipimpin oleh Marsda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Gov-CSIRT. Peserta terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, hingga instansi strategis lainnya.
Deputi Kemenko Polkam: Literasi Digital Berbasis Keamanan Siber Harus Jadi Budaya
Dalam berbagai hal, Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informasi menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM untuk menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.
“Perkembangan teknologi digital membawa manfaat luar biasa, namun juga risiko besar seperti serangan siber, kebocoran data pribadi, dan sabotase infrastruktur vital. Data dan informasi kini menjadi aset strategi, sehingga literasi digital berbasis keamanan siber harus menjadi budaya bersama,” ujar Eko.
Eko menambahkan, Bali dipilih sebagai lokasi forum bukan tanpa alasan. Sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata dunia, Bali memiliki posisi strategis sekaligus ekosistem keamanan siber yang terus berkembang dengan hadirnya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
BSSN: Ancaman Siber Semakin Menyasar Sektor Kritis
Sementara itu, Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, menegaskan bahwa lanskap ancaman siber Indonesia terus berkembang pesat. Serangan malware, ransomware, hingga Advanced Persistent Threat (APT) kini semakin menyasar sektor penting pemerintahan dan layanan publik.
BSSN mendorong pembentukan CSIRT di seluruh daerah, pembangunan Security Operation Center (SOC), serta inovasi generasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini, menurut Sulistyo, akan memperkuat deteksi dan respons terhadap kejadian siber.
Sekretaris Gov-CSIRT BSSN menambahkan bahwa kesadaran masyarakat perlu diperkuat untuk menghilangkan kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa keamanan data bukanlah prioritas atau hanya tugas tim IT. Saat ini Gov-CSIRT menaungi 352 TTIS (94 pusat, 34 provinsi, 224 kabupaten/kota) yang bertugas mencegah, menangani, dan memulihkan kejadian siber pada sektor administrasi pemerintahan.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap terciptanya sinergi kuat antar pemangku kepentingan, sehingga ekosistem keamanan siber nasional semakin tangguh dan mampu mempertahankan ekosistem digital Indonesia.***
